Kegiatan yang digagas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi ini dihadiri Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Kepala DKP3 Adrian Hariadi, dan perwakilan Badan Pangan Nasional. Di momen itu dilaunching aplikasi Sistem Informasi Pangan Daerah (Sipanda) Kota Sukabumi.
'' Semangatnya pangan kebutuhan dasar manusia dan behubungan dengan hak asasi manusia,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. Warga berhak untuk terfasilitasi akan pangan dan dikuatkan berbasiskan wilayah yakni tata kelola pangan berkelenjutan dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
Menurut Fahmi, ketersediaan pangan bukan hal sederhana. Sebab pertempuran saat ini yakni bisa berdaulat dengan ketahanan pangan, sehingga bukan hal sederhana.
Sehingga kata Fahmi ada Lahan sawah dilindungi (LSD) seluas 500 hektare di Sukabumi. Bagaimana menunjukkan perkotaan, tapi tetap perhatian dengan pertanian.
Hal ini kata Fahmi karena ingin suasana kota yang memiliki persawahan karene kepentingan kedaulatan pangan. Jangan sampai ketergantungan tinggi ke daerah lain terkait pasokan pangan.
Intinya lanjut Fahmi, bagaimana mengelola pangan berkelanjutan. Oleh karenanya penanganan memerlukan sinergitas dan kolaborasi karena dengan berbagai keterbatasan yang ada tidak bisa melakukan penanganan sendiri dan mari berkolaborasi.
Fahmi mengatakan, ketentuan tentang pangan di kota yakni dengan Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Perda Nomor 8 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pangan. Aturan ini berupa perlindungan LP2B dan semangatnya .elindungi lahan produktif jangan diubah fungsinya selain penghasil beras.
Camat dan lurah kata Fahmi berkoordinasi dengan kelompok tani sehingga mudah edukasi petani agar mempertahankan LP2B. Pasalnya, masih ada LP2B yang dimiliki masyarajat dan pemda memberikan insentif.
Makin banyak LP2B, maka akan mewariskan lahan pangan kepada generasi berikutnya. LP2B di Kota Sukabumi seluas 43,25 hektare yakni 27 hektar milik pemda dan milik masyarakat 15 hektare.
Berharap dengan kemandirian menjadi lahan LP2B. Fahmi mengatakan pengolaan pangan ada tiga yakni menyelenggarakan ketahanan pangan, penanganan rawan pangan dan keamanan pangan.
Ia menerangkan, di musim kemarau ada sekitar 100 hektare lahan terancam kekeringan. Dan mampu atasi dan menjaga sehingga tidak makin luas kekeringan.
Terkait ketersediaan pangan lanjut Fahmi, hasil pertanian lokal hanya mampu mencukupi 30 persen dari kebutuhan pokok beras dari lahan persawahan yang dimiliki selebihnya dari pihak luar. '' Bayangkan bila makin berkurang maka semakin besar ketergantungan kepada daerah lain,'' katanya.
Upayanya lanjut Fahmi dengan LP2B, produksi dan proktivitas lahan misalnya penggunaan IP400 bisa mendorong pamlnennya bisa lebih banyak 4 kali panen dalam setahun. Berikutnya Subsidi lupuk, pendampingan dan penyuluhan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan sehingga bisa responsif terhadap laju inflasi.
Untuk keterjangkauan pangan hari besar keagaman nasional kata Fahmi, seringkali alami masalah. Oleh karenanya dilakukan pemantauan harga pangan harian, mobilisasi pangan, gelar pangan murah keliling, dan pemantauan harga pangan.
Fahmi menerangkan, pemanfaatan konsumsi pangan dan cegah food lose dan food waste. Indonesia masukima besar negara dengan sampah makanan besar di dunia atau tepatnya peringkat kedua.
Penangana rawan pangan yakni dengan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), bantuan pangan bagi ibu hamil dan balita stunting. Keamanan pangan dengan pengawasan penerbitan sertifikat keamanan pangan dan antisipasi sejak awal.
'' Dibuat pula jaringan informasi pangan pelibatan teknologi dikuatkan, sehingga masyarakat akses informasi pangan dengan lebih mudah,'' cetus Fahmi. Sehingga pada kali ini dilaunching Sistem Informasi Pangan Daerah (Sipanda) yang merupakan ikhtiar terbaik menghadirkan suasana terkendali dari sisi pangan.
Posting Komentar
Posting Komentar