Beragam cara dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi untuk menuntaskan kawasan kumuh. Upayanya dengan menggiatkan kolaborasi bersama semua elemen masyarakat dalam mewujudkan Sukabumi kota tanpa kumuh pada 2020 mendatang.
Hal ini mengemuka dalam Lokakarya program Kota tanpa kumuh (Kotaku) Kota Sukabumi tahun 2019 yang dihadiri Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami di Hotel Balcony, Kamis (10/10). Dalam kegiatan yang bertemakan Melalui kolaborasi kita tingkatkan kualitas infrastruktur permukiman menuju permukiman layak huni Kota Sukabumi pada 2020'' dilakukan penandatanganan komitmen bersama penanggulangan kumuh oleh perwakilan elemen masyarakat.
'' Penanganan kawasan kumuh menjadi isu menarik dibicarakan dan yang namanya wilayah perkotaaan selalu ada kawasan kumuh,'' ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Salah satu upayanya dengan mendukung program Kotaku yang merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.
Pemkot juga mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Hal ini sejalan dengan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Yogyakarta yang merencanakan pembicaraan tahap selanjutnya khusus membahas penanganan kawasan kumuh melibatkan berbagai pemangku kepenetingan dan unsur Pentahelix.
Menurut Fahmi, penanganan kawasan kumuh di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik. Faktanya pada 2015 ada sebanyak 139 hektare kawasan kumuh di Kota Sukabumi.
Jumlah tersebut kini turun drastis hingga hanya tersisa sebanyak 32 hektaelre. Turunnya kawasan kumuh ini menunjukkan seriusnya pemerintah dalam menangani kawasan kumuh salah satunya melalui program Kotaku.
Menurut Fahmi, Kota Sukabumi dengan luas 48 kilometer persegi dan jumlah penduduk 348 ribu jiwa masih terdapat kawasan kumuh di setiap kecamatan. Ke depan kawasan kumuh yang tersisa itu akan dituntaskan pada 2020.
Untuk mewujudkannya kata Fahmi bukan hanya tugas pemerintah daerah melainkan semua elemen masyarakat. Sehingga pemerintah mengajak semua unsur masyarakat terlibat aktif
Intinya lanjut Fahmi, jangan hanya mengandalkan skema anggaran pembangunan pemerintah melainkan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini dibarengi dengan semangat membangun daerah dengan berwawasan lingkungan dan mengedepankan nilai-nilai peradaban.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Rudi Djuansyah menambahkan, Kota Sukabumi menargetkan bebas kawasan kumuh pada 2020 mendatang. '' Untuk mewujudkannya membutuhkan kolaborasi karean anggaran pemerintah terbatas,'' cetus dia.
Contohnya kata Rudi, pada 2019 ini anggaran program Kotaku hanya sebesar Rp 5 miliar dan ditargetkan menuntaskan 13 hektare kawasan kumuh. Sehingga membutuhkan kolaborasi agar pada 2020 Kota Sukabumi bebas dari kawasan kumuh.
Posting Komentar
Posting Komentar