Segala upaya dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi dalam mempercepat pembangunan. Salah satunya menggandeng unsur pelaku bisnis atau perusahaan dengan menggagas forum komunikasi Corporate Social Responsibility (CSR).
Pembentukan forum ini ditandai dengan melaunching website Forum CSR dan pengukuhan Forum Komunikasi CSR Kota Sukabumi di RM Joglo Pasundan, Senin (21/10) malam. Dalam kegiatan yang dihadiri Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami ini dilakukan penandatanganan Komitmen Kota Sukabumi Deklarasi bergotongroyong bersama mitra menyejahterakan masyarakat Sukabumi.
'' Sudah beberapa kali akan digagas, namun takdir menentukan baru kali ini bisa dilaksanakan pembentukan Forum CSR,'' terang Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Ia mengatakan pembangunan tidak hanya bisa dilakukan pemerintah saja di tengah tuntutan terjadinya percepatan pembangunan.
Apalagi warga ingin merasakan dengan cepat pembangunan, akan tetapi secara teknis tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Di mana antara kebutuhan dengn anggaran seperti berbanding deret ukur dan deret hitung, ternyata jumlah kebutuhan lebih banyak dibanding anggaran pemerintah.
Sehingga kata Fahmi, perlu kolaborasi yang intens antara pemda, DPRD, para pelaku dunia usaha, industri perbankan agar mendapatkan hasil yang terbaik bagi warga. Dalam pertemuan Senin malam ini ada empat hal yang disampaikan.
Pertama sosialisasikan edaran wali kota dan sudah disampaikan ke pimpinan perbankan dan dunia industri mengenai layanan satu pintu penyerahan tanggungjawab sosial atau CSR dari perusahaan. Harapannya ketika diketahui, maka penyaluran CSR terkoordinir dan bisa terarah peruntukkannya.
Dalam artian ungkap Fahmi, forum hanya mengarahkan jangan sampai terjadi satu lembaga mendapatkan bantuan dari berbagai perusahan. Di sisi lain ada yang belum tersentuh, ke depan ingin anggaran CSR agar semua mendapatkan.
Nantinya lembaga forum mengarahkan agar kegiatan sosial yang dibiayai dana CSR dan pelaku usaha silahkan memilih. Kedua kesempatan kali ini menyampaikan tim fasilitasi CSR yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini adalah lembaga sama seperti yang ada di provinsi yakni 0 rupiah.
'' Kami tidak mengkolek dana, perusahaan akan membagikan dsn forum hanya menyajikan data atau lembaga menyajikan visual memilih mau yang mana menyerahkan CSR,'' imbuh Fahmi. Khawatir ada anggapan dana CSR harus masuk ke tim fasilitasi, sebabnya Bappeda hanya menyajikan data dan lembaga nanti bisa memilih.
Ketiga mengenalkan website terkait CSR data visual dalam website bisa transparan serta akan terekam secara jelas. Intinya pemda hanya ingin mengkoordonir agar terjadi penyebaran.
Ke empat dalam kerangka silaturahmi diantara semua elemen yakni pemda dengan pelaku usaha. Wali kota juga menyampaikan ruang lingkup pendanaan CSR yakni sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli, sarana prasarana keagamaan, dan sanitasi. Dari berbagai bidang ini pelalu usaha tinggal memilih dalam kolaborasi.
Posting Komentar
Posting Komentar