CIKOLE - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi menggelar Focus Group Discussion (FGD) Publikasi Kota Sukabumi dalam angka 2019 di Hotel Horison, Kota Sukabumi Kamis (1/8). Kegiatan tersebut mengambil tema satu data Indonesia (SDI) untuk Kota Sukabumi.
Hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi beserta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda). '' Kegiatan ini menindaklanjuti amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia yang menjadi angin segar dalam mendapatkan data yang utuh,'' ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi.
Kota Sukabumi yang menjadi bagian Indonesia ingin ada satu data untuk Indonesia. Data ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam kerangka mengambil kebijakan dan intervensi program-program pembangunaan karena menggunakan data yang sama dan tidak terjadi perbedaan data sebagaimana yang terjadi sebelumnya.
Kondisi saat ini ungkap Fahmi, memungkinkan data yang berbeda misalnya angka kemiskinan.
Di mana sulit didapatkan angka yang pasti karena memiliki indikator data kemiskinan yang berbeda antar masing-masing instansi. Dikhawatirkan muncul gejolak saat penyaluran bantuan kemiskinan karena perbedaan data.
Di sisi lain kata Fahmi, masalah lainnya terkait sulitnya mencari data pemerintah dikarenakan banyaknya data sektoral yang dipegang oleh individu. Sehingga diperlukan hubungan personal untuk mengakses data sektoral.
Selain itu kata Fahmi, perbedaan data antar instansi terkait konsep dan definisi tanpa adanya metadata dan tidak adanya kode referensi. Di samping itu perbedaan data geospasial dan masih terdapat perbedaan luas wilayah untuk wilayah yang sama yang dihitung melalui spasial antar instansi.
Sehingga momen FGD ini sekaligus pembaharuan data dan menyepakati data yang ada. Upaya mewujudkan Satu Data Indonesia ini kata Fahmi akan benar-benar terwujud dengan kolaborasi menyeluruh semua instansi dan lembaga dalam membentuk satu data Indonesia. Terutama instansi yang berkepentingan langsung dalam perencanaan pembangunan pemerintahan serta menangani tugas pengelolaan dan distribusi data.
Menurut Fahmi, kebijakan satu data Indonesia ini sangat penting dalam pencapaian visi misi dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Sebabnya dengan memahami data yang akurat maka bisa diartikan setengah menyelesaikan masalah dan ini memerlukan kolaborasi antara pemda dengan semua pihak terkait.
Lebih lanjut Fahmi menuturkan, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungawabkan. Selain itu mudah di akses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi faerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data (kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi) dan menggunakan Kode Referensi dan data Induk.
'' Mari berkomitmen mewujudkan satu data Indonesia khususnya Kota Sukabumi,'' imbuh Fahmi. Oleh karena itu pemkot mendukung penuh rencana BPS yang akan melakukan sensus penduduk pada 2020 mendatang.
Ketua BPS Kota Sukabumk Saman menambahkan, harapannya semua instansi dan lembaga penyedia data akan melakukan kolaborasi agar memiliki data yang satu sesuai amanat perpres. '' Data yang ada di Indonesia bisa digunakan semua pihak baik swasta maupun pemerintah,'' ungkap dia.
Penulis : Ovie
Tata Letak : Kang Warsa
Posting Komentar
Posting Komentar