Safari Romadon, Tarling, jeung Hirup Sauyunan

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi membuka kegiatan rapat kerja daerah (Rakerda) program KKBPK di Hotel Taman Sari Kota Sukabumi Selasa (23/4).

SUKABUMI - Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk memperhatikan pembangunan di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK). Sebabnya pembangunan ketiga hal itu merupakan implementasi dari tujuan bernegara dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan.

Hal ini disampaikan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam rapat kerja daerah (Rakerda) program KKBPK di Hotel Taman Sari Kota Sukabumi Selasa (23/4). Tema yang diangkat dalam rakerda adalah Penguatan Sinergitas Implementasi Program KKBPK dalam Menyongsong Bonus Demografi.

'' Hadirnya pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada tiga hal itu yaitu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga,'' ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Sejatinya pembangunan tiga hal tersebut merupakan implementasi dari tujuan bernegara yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sehingga ketika pemerintah berupaya melakukan percepatan pembangunan di berbagai sektor akan berkaitan dengan tiga hal tersebut. Dalam artian lanjut Fahmi, pada saat pemerintah sudah menghadirkan pembangunan yang ideal maka harus berdasarkan pada hal itu. Di sisi lain pemerintah dituntut melakukan percepatan pembangunan di tengah dinamika kependudukan.

Terutama terkait laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Sukabumi yang masih tinggi yakni 1.4 persen. Terlebih pada pelaksanan pemilu 2019 lalu jumlah generasi milenial atau pemilih pemula jumlahnya melejit dibandingkan pilkada 2018 yakni 2,5 kali lipat.

Jumlah generasi milenial ini sebenarnya bisa mencapai 3,5 persen berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini menunjukkan LPP cukup luar biasa cepat dan harus menjadi bonus demografi menuju Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera (Renyah).

'' Atas dasar itu banyak hal yang perlu dilakukan secara kolaboratif karena tidak hanya bisa satu pihak dalam pembangunan KKBPK,'' cetus Fahmi. Sebabnya pembangunan KKBPK sifatnya kolaboratif melibatkan seluruh pihak yang harus bertanggungjawab.

Pembangunan KKBPK ini ungkap Fahmi akan melahirkan indeks pembangunan manusia (IPM). Di mana IPM merupakan indikator berhasil atau tidaknya pembangunan yang berhubungan dengan ekonomi, kesehatan, dan daya beli warga. '' Ketika melakukan percepatan dalam intervensi KKBPK, maka insya Allah akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi,'' imbuh dia.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Sukabumi Nicke Siti Rahayu menambahkan, rakerda ini digelar sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi daerah (Rakorda) Jabar terkait KKBPK. '' Perpaduan program dalam rangka untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam menyukseskan tiga program itu,'' kata dia.

Pembangunan KKBPK ini kata Nicke memerlukan sinergitas program dalam menekan angka laju pertumbahan penduduk 1.4 persen. Targetnya laju pertumbuhan penduduk menurun maka harapannya kesejahteraan masyarakat meningkat.