 |
| Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada saat memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Pondok Pesantren (Ponpes) Riyadlul Jannah di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Rabu (10/4). |
SUKABUMI - Menteri
Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita beserta rombongan mendatangi Pondok
Pesantren (Ponpes) Riyadlul Jannah di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu,
Rabu (10/4). Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi bersama Wakil Wali Kota Sukabumi
Andri Setiawan Hamami dan juga pimpinan pondok pesantren menyambut
kedatangannya.
Kehadiran Mensos
tersebut dalam acara bertema "Sosialisasi Peningkatan Peran Pondok
Pesantren dan Keluarga dalam Perlindungan Anak". Kegiatan itu diawali
pembagian sembako kepada masyarakat.
Selepas dari Ponpes
Riyadlul Jannah, Menteri Sosial RI dan rombongan menuju penyaluran bantuan
sosial BPNT dan PKH di GOR Surya Kencana Jalan Stadion Kota Sukabumi. Wali Kota
Sukabumi Achmad Fahmi dalam sambutan selamat datangnya menyambut baik dukungan,
informasi serta kadeudeuh yang sudah diberikan Kementerian Sosial kepada warga
Kota Sukabumi.
'' Kami menyambut baik
program pemerintah yang memberikan dukungan dalam membangun Sukabumi,'' kata
Fahmi. Sehingga warga Sukabumi dapat meningkat tingkat kesejahteraannya.
Dalam sambutannya
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, secara nasional, Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digencarkan
pemerintah telah mampu menekan angka kemiskinan serta ketimpangan. Data BPS
September 2018, angka kemiskinan secara nasional turun dari 9,82 persen (Maret
2018) menjadi 9,66 persen pada bulan September 2018. Sedangkan, pada tahun 2018
pemerintah juga berhasil menekan angka ketimpangan dari 0.389 pada bulan maret
menjadi 0.384 pada bulan september.
Program yang
berkontribusi sangat besar terhadap penurunan angka kemiskinan ungkap Agus
adalah PKH yang terintegrasi dengan program BPNT/Rastra. Kontribusi ini tidak
dapat lepas dari sumbangsih dan kerja keras para SDM PKH dan BPNT dalam
menyukseskan penyelenggaraan PKH dan Program BPNT/Rastra Ibu-ibu Penerima PKH
dan BPNT.
Presiden Joko Widodo
lanjut Agus menaikan anggaran dan jumlah penerima PKH dan BPNT. Mensos
menerangkan, anggaran PKH yang semula tahun 2018 sebesar Rp 19,2 trilliun pada
tahun 2019 menjadi sebesar Rp 34,4 trilliun. Penerima bantuan yang pada tahun
2014 hanya 3 juta penerima menjadi 10 juta penerima pada tahun 2018.
Penerima BPNT kata Agus
terus meningkat dari 1,3 juta di tahun 2017 menjadi 10 juta di tahun 2018 dan
ditargetkan di tahun 2019 menjadi 15,6 juta. Pada bulan Desember 2018 lalu,
Presiden Jokowi menyampaikan komitmen untuk menambah jumlah KPM PKH di tahun
2020 menjadi 15,6 juta KPM. Ini berarti nanti diharapkan seluruh KPM BPNT juga
masuk sebagai peserta PKH.
Supaya bantuan yang
diterima dapat bermanfaat dengan baik kata Mensos maka penerima bantuan harus
memperhatikan beberapa hal. Pertama bantuan pemerintah ditujukan untuk
meningkatkan taraf hidup Ibu-ibu terutama tiga komponen PKH kesehatan,
pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Ibu-ibu yang memiliki
komponen kesehatan ujar Agus mendapatkan layanan kesehatan sesuai protokol
kesehatan. Contohnya yang memiliki bayi maka harus dipastikan mendapatkan ASI
dan terpenuhi kecukupan gizinya. Ibu-ibu yang memiliki anak-anak sekolah harus
memastikan agar bersekolah dengan tingkat kehadiran minimal 85 persen.
Sementara bagi Ibu-ibu
yang tinggal dengan lansia dan atau disabilitas, dipastikan dirawat dengan
baik, terpenuhi kebutuhan dasarnya dan diantar ke layanan kesehatan jika
diperlukan.
Di sisi lain tutur
Agus, informasi terkait hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai peserta
PKH bisa didapatkan dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Para
ibu diharapkan untuk rutin hadir dalam pertemuan tersebut karena melalui media
tersebut akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan taraf
hidup.
Selain itu bagaimana
meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi bagi anak-anak, bagaimana anak-anak
agar tetap bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu bagaimana
Ibu-ibu diajarkan untuk mengelola keuangan agar dapat digunakan secara bijak
dan peningkatan perekonomian, bagaimana Ibu-ibu diajarkan mengasuh anak dengan
baik, untuk ibu-ibu yang tinggal dengan lansia dan disabilitas diajarkan pula
bagaimana menjaga dan memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik.
" Saya kembali
menitipkan kepada SDM PKH agar pelaksanaan P2K2 dapat dilaksanakan secara masif
sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Perubahan perilaku KPM PKH menjadi
indikator keberhasilan kinerja saudara-saudara," ungkap Agus.
Ketiga bantuan yang
diterima oleh ibu-ibu agar dipergunakan dengan bijak. Pemanfaatan bantuan PKH
berulang-ulang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.
Presiden kata Agus
berpesan ibu-ibu memanfaatkan bantuan untuk keperluan peningkatan kesehatan dan
ketercukupan gizi anak-anak seperti beli telur, ikan, daging maupun susu.
Berikutnya untuk keperluan yang mendukung pendidikan anak-anak seperti seragam
sekolah atau perlengkapan sekolah. Terakhir modal usaha untuk kemandirian
ekonomi dan bantuannya dapat ditabung dan disisihkan untuk modal usaha sesuai
dengan keterampilan masing-masing.
Posting Komentar
Posting Komentar